Menegaskan Fikih Anti-Korupsi untuk Pembangunan Bangsa: Perspektif Filsafat Hukum Islam

  • MUDOFIR MUDOFIR IAIN Surakarta
Keywords: Jurisprudence of anti-corruption, nation building, Islamic law philosophy, mas}lah}at

Abstract

Artikel ini membahas dampak korupsi bagi kehidupan bangsa baik dari sisi sosial, psikologi, maupun budaya. Tindakan korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dampak tindakan korupsi telah terbukti menggerogoti pembangunan dan telah memerosotkan penegakan hukum, mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat, mengamputasi pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta membuat lemahnya infrastruktur sosial-ekonomi selama bertahun-tahun. Karena korupsi telah menjadi fenomena, maka perlu terobosan hukum dengan seluruh aparaturnya untuk mencegahnya di masa depan. Di samping telah diusahakan aturan-aturan hukum positif tentang pencegahan korupsi, masih diperlukan lagi aturan hukum dari perspektif Islam—sebagai warga negara mayoritas. Ini demikian karena fikih Islam masih dipercaya sebagai panduan umat Islam dalam kehidupan mereka. Karena itu, fikih Islam perlu berkontribusi dalam memasok konsep-konsep utama tentang pencegahan korupsi di Tanah Air. Tulisan ini akan mengurai dampak-dampak korupsi terhadap pembangunan, pendekatan fikih Islam untuk konsep-konsep utama pencegahan korupsi, dan pentingnya fikih Islam dalam menyokong pembangunan bangsa yang bersih dari tindakan korupsi.

References

Abdullah, Mudhofir. Masail al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2011).

al-„Amidi, Saifuddin. Al-Ih}ka>m fi Us}ul al-Ah}ka>m (Kairo: 1347 H).

Al-Syathiby, al-Muwa>faqa>t fi Us}u>l al-Ahka>m, Jilid III

Ardisasmita, Syamsa. “Definisi Korupsi Menurut Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintah Yang Lebih Baik, Transparan, dan Akuntabel” dalam Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 23 Agustus, 2006

Clapham, Christopher. Private Patronage and Public Power: Political Clientelism in the Modern State (New York: St. Martin‟s, 1982).

Danah Zohar & Ian Marshall, SQ: Spiritual Intellegence, the Ultimate Intellegence (London: Bloomsbury, 2000).

David, R., & J.E.C. Brierly, Major Legal System in the World Today (London: 1968).

International Council on Human Rights Policy, Corruption and Human Rights: Making the Connection (Versoix, Switzerland: Atar Roto Press SA, 2009).

Juoro, Umar. “Demokrasi dan Sistem Ekonomi” dalam Prisma, No. 7, Tahun XIX, 1990.

Liddle, William. Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti, 1992).

Mahmashani, Shubhi. Falsafat al-Tasyri’ fi al-Islam (t.t.: Dar al-Kasysyaf, 1952).

Mauro, Paulo. “The Effects of Corruption on Growth” dalam Corruption and the Global Economy Editor Kimberley Ann Elliot (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1997).

Porta, Donatella della and Alberto Vannucci, Corrupt Exchanges: Actors, Resources,and Mechanism of Political Corruption (New York: Aldine de Gruyter, 1999).

Q.S., 17: 70

Q.S., 27: 33

Q.S., 5: 32.

Rafick, Ishak. Roadmap Masa Depan Indonesia: Jalan Pintas Mencegah Revolusi (Jakarta: Penerbit Change, 2014).

Rais, Amien. Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan (Bandung: Mizan, 1998)

Roberg, Robert I. (ed.), When State Fail: Causes and Consequences (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004).

Seno Adji, Indriyanto. Korupsi dan Penegakan Hukum (Jakarta: Penerbit Mrdia, 2009).

Shahrur, Muhammad. al-Kita>b wal-Qur’a>n: Qira>ah Mua>s}irah (Damaskus: al-Ahali lil Thiba‟ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi‟, 1990).

Published
2019-01-21
Section
Articles