Syariah http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurnal Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah, Jurnal EKonomi Islam, syariah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri en-US Syariah 2338-0357 Ekonomi Islam dalam teori AL-Kasb Imam Al-Syaibani http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/341 <p><em>Al Asyaibani defines al kasb (work) as an effort to find wealth in various lawful ways and economic issues are mandatory worship (fardu ain or Fardu Kipayah) that must be known by Muslims, both in terms of job clarification, natural resource management, production orientation, Utilities, business ethics, so that Al Syaibani gives a sign in whatever Islamic economy is being pursued in the world, don't forget to hope for Allah's blessing (halalan Tayyiban) and clarify economic business into four (Rental, Trade, Agriculture and Industry) and the business sector which should be prioritized is the agricultural sector, because agriculture is a business sector that produces various basic human needs that are very supportive in carrying out various obligations.</em></p> Najamuddin Najamuddin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-12 2021-11-12 9 1 1 12 10.15575/syh.v9i1.341 KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT M. UMER CHAPRA http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/340 <p>Konsep negara kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang diinginkan oleh seluruh umat manusia. Di dalam kesejahteraan terkandung kenikmatan hidup yang di inginkan oleh manusia di dunia, seperti kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran dan keadilan. Umer Chapra juga mengungkapkan kesejahteraan sejatinya menurut syariat Islam tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam satu cara yang seimbang. Konsep negara kesejahteraan merupakan konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini berusaha mencampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangai penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Kritik M. Umer Chapra terhadap konsep negara kesejahteraan bahwa konsep ini memiliki kelemahan yang terdiri dari 6 aspek, yaitu Regulasi, Nasionalisasi, Gerakan Serikat Buruh, Kebijakan Fiskal, pertumbuhan yang tinggi dan Kesempatan Kerja Penuh. Keenam aspek tersebut merupakan kebutuhan material, sedangkan manusia tidak hanya bergantung dengan kebutuhan itu saja. Beliau juga mengungkapkan kesejahteraan sejatinya menurut syariat Islam tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek material dan spiritual diri manusia yang diperoleh dari sumber daya yang ada.</p> <p>Kata kunci: Konsep Negara Kesejahteraan, Pemikiran M. Umer Chapra.</p> Junaidi Junaidi Nisa Us Saleha ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-12 2021-11-12 9 1 13 36 10.15575/syh.v9i1.340 KONSEP EKONOMI PANCASILA DAN RELEVANSINYA TERHADAP NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN PROF. DR. MUBYARTO) http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/342 <p><em>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila dan untuk mengetahui dimana titik relevansinya terhadap ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yakni dengan mengacu pada sumber utama yang berjudul “Ekonomi Pancasila” karangan Prof. Dr. Mubyarto dan ditambah dengan buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penulisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dan analisis secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data content analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan Konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof.&nbsp; Dr. Mubyarto ini sejalan dan berkaitan dengan konsep ekonomi dalam Islam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesamaan tujuan, yakni sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan sosial, yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong><em>Kata Kunci : </em></strong><em>Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, Konsep</em></p> Ahmad Fuad Dima Hafizul Ilmi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-12 2021-11-12 9 1 37 68 10.15575/syh.v9i1.342 KONSEP KEUANGAN PUBLIK DALAM ISLAM (Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid) http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/343 <p><strong>ABSTRAK</strong></p> <p>Fokus permasalahan&nbsp; adalah bagaimana konsep keuangan publik dalam Islam menurut Abu Ubaid dan relevansi di Indonesia Peran Negara dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini masih rendah, seperti kemiskinan yang masih dirasakan oleh masyarakat, praktek korupsi yang terjadi pada setiap bidang pemerintah, distribusi pendapatan yang tidak merata, pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah dan berbagai penyimpangan anggaran. Persoalan-persoalan tersebut memerlukan penyelesaian, salah satunya ditinjau dari perspektif keuangan publik Islam. Salah satu pemikir ekonomi Islam tersebut adalah Abu Ubaid. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu studi tokoh atau penelitian riwayat hidup individu (<em>individual live history</em>). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik telaah pustaka dan studi literatur. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisa dengan metode koherensi intern dan holistika sehingga terlihatlah aspek pemikiran Abu Ubaid mengenai konsep keuangan publik Islam dan keselarasannya dengan kenyataan yang mengitarinya.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keuangan publik Islam menurut Abu Ubaid lebih menekankan perinsip keadilan, salah satu karya Abu Ubaid adalah kitab Al-Amwal yang mana kitab tersebut pada dasarnya menjelaskan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata. Abu Ubaid sangat memperhatikan bahwa dalam pendistribusian suatu harta tidak boleh menguntungkan suatu pihak karena pemerintah harus mengatur harta kekayaan masyarakat agar selalu difungsikan secara baik agar tercapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Konsep keuangan publik Abu Ubaid dengan konteks Indonesia tidak relevan. Karena di Indonesia, indikator utama untuk menentukan kebijakan perekonomian negara termasuk dalam sistem penganggaran adalah menggunakan asumsi dasar makro ekonomi, hal ini berbeda dan tidak relevan dengan dasar kebijakan dalam ekonomi Islam dan pandangan Abu Ubaid. Dalam kebijakan ekonomi Islam pendekatan yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan <em>basic needs</em> individu, melalui pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.</p> Siti Aisyah Erna Asmarita ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-12 2021-11-12 9 1 65 92 10.15575/syh.v9i1.343 ZAKAT MADU: Studi Pemikiran Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi’iyah http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/345 <p>Zakat is obligatory for someone who has fulfilled the mandatory zakat requirements for both the owner and his property. Zakat aims to increase the benefit of the people and be able to improve the economic life and welfare of the people. One of the things that must be zakat is honey, both bee honey which is obtained directly from the hive and bee honey from beekeeping products. Livestock honey is divided into two, some are grazed and some are not. According to the Hanafi school of honey, zakat must be issued and the amount of zakat is 10%. However, this provision does not apply if the bee is nesting in the Kharajiyah land, because the Kharajiyah land has been taxed. The Shafi'iyah school has two opinions regarding honey zakat. In its qaul qadim, it is stated that honey must be paid zakat. Meanwhile, in qaul Jadid, he argues that zakat is not obligatory to be issued because honey is not a staple food and does not have strong arguments, both Sunnah and Atsar. The things that underlie differences of opinion regarding zakat honey are different understandings of the hadiths and the validity of the hadith regarding zakat honey, the use of different qiyas, and the use of different Qaul Sohabiy (opinions of friends).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>KEYWORDS:</strong></p> <p>Honey Zakat, the Mazhab Hanafiyah and the Mazhab Syafi'iyah</p> qusthoniah qusthoniah niah Rudialis Rudialis ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-12 2021-11-12 9 1 93 122 10.15575/syh.v9i1.345