https://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/issue/feed Syariah 2020-12-29T07:58:16+00:00 Ridhoul Wahidi dhoul_faqoet@yahoo.co.id Open Journal Systems https://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/297 PRODUKSI KOPRA PUTIH DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM 2020-12-29T07:33:48+00:00 Najamuddin Najamuddin najamuddin@unisi.ac.id Ahmad Fuad ahmad_fuad@unisi.ac.id Zalianava Zalianava zalianava@gmail.com <p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Produksi Kopra Putih Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan Keterampilan 8 Yan Ekhsan Kecamatan Tembilahan Kota). Dari hasil penelitian didapat bahwa Proses Kopra Putih di Lembaga Pelatihan Keterampilan 8 Yan Ekhsan dapat disimpulkan sudah sesuai dengan tahapan pembuatan Kopra Putih yang baik, namun proses penggunaan bahan sulfur/belerang masih membuat kekhawatiran dilingkungan masyarakat. Waktu kerja pembuatan Kopra Putih setiap hari sesuai dengan jumlah bahan baku yang masuk, jam kerjapun tidak ditetapkan tergantung kapan tenaga kerja mau masuk kerja jam berapa asalkan mereka siap untuk menyelesaikannya karena mereka bukan tenaga kerja tetap melainkan orang-orang yang sama-sama mau belajar, waktu pengerjaan bisa saja sampai malam hari tergantung dari bahan baku yang datang dan proses pengeringan dengan sulfur memang dilaksanakan pada malam hari.&nbsp;&nbsp;Pandangan Ekonomi Islam untuk Usaha milik Bapak Yan Ekhsan sudah menerapkan Prinsip Tauhid, Prinsip Kemanusiaan (al-insaniyyah),&nbsp;Prinsip Adl (Keadilan), Prinsip Kebajikan (al-maslahah), Prinsip Kebebasan (al-khuriyyah) dan Tanggung Jawab (al-mas’uliyah) karena mampu bertanggung jawab untuk individu, sosial dan pada Allah.</p> 2020-12-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/298 TA’WIDH (GANTI RUGI) BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA KPR PLATINUM IB PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.129/DSN-MUI/VII/2019 DI BANK BTN KCPS KARAWACI 2020-12-29T07:39:31+00:00 Abdul Rachman abdul@stes.isvill.ac.id Fikriana Aini fikrianaaini9@gmail.com <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ta‟widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada KPR Platinum iB dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Teknik purposive sampling digunakan dalam pemilihan informan, yakni dengan memilih narasumber yang dianggap paling mengetahui terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ta‟widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada KPR Platinum iB sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa catatan. Pertama, biaya ta‟widh tidak dibebankan kepada nasabah karena biaya tersebut sudah termasuk dalam harga agunan atau rumah yang akan dilelang. Kedua, biaya riil yang dikenakan oleh Bank kepada nasabah merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh Bank ketika melakukan eksekusi pelelangan agunan. Ketiga, Bank BTN&nbsp;KCPS Karawaci menggunakan jasa Balai Lelang Swasta ketika melakukan eksekusi pelelangan rumah. Keempat, biaya komunikasi, biaya perjalanan serta biaya lembur dan kerja ekstra tidak termasuk dalam kategori biaya riil. Selain itu, penerapan ta‟widh dan ta‟zir di Bank BTN KCPS Karawaci berbeda. Ta‟widh dibebankan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan membayar kewajiban selama lebih dari 180 hari dan dana ta‟widh yang diperoleh akan dicatat sebagai pendapatan Bank. Sedangkan ta‟zir akan dibebankan kepada nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan dana ta‟zir yang diperoleh akan dicatat sebagai pendapatan non-halal.</p> 2020-12-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/299 AKAD AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BIT TAMLIK (IMBT) 2020-12-29T07:44:44+00:00 Qusthoniah Qusthoniah qustoniah@unisi.ac.id Nurmala Sari nurmala@gmail.com <p>One of the contracts that is interesting to discuss is the ijarah (lease) contract, which is also a contract that is often used in every day life. It is also interesting to discuss, because in this contract there will be modifications and change due to human needs. One of the changes in the form of this lease agreement is the Ijarah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik (IMBT) contract or also known as Al-Ijarah Thumma Al-Ba’i –AITAB- (rent then buy) and hire and purchase. This contract uses two contract in separate ways, namely the lease contract (ijarah/leasing or renting), and the sale and purchase contract (ba’i/purchase). The IMBT contract is similar to the conventional lease agreement which is very popular lately it can be said that IMBT is sharia based leasing.</p> 2020-12-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/300 STRATEGI PEMASARAN HNI-HPAI DALAM MENINGKATKAN JUMLAH KONSUMEN 2020-12-29T07:52:44+00:00 Siti Aisyah siti_aisyah@unisi.ac.id Sofyan Sulaiman sofyan_sulaiman@unisi.ac.id Maryah Maryah mariah@gmail.com <p>Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran HNI-HPAI dalam meningkatkan jumlah konsumen dan bagaimana pandangan syariah terhadap strategi pemasaran HNI-HPAI dalam meningkatkan jumlah konsumen. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach), dengan metode deskriptif kualitatif. Temuan dalam penelitian adalah strategi pemasaran HNI-HPAI dalam meningkatkan jumlah konsumen yang dilakukan oleh Distributor yang berada di Kota Tembilahan, diantaranya adalah 1) GESIT (GEmar SIlaturahmi produkTif), 2) PCA (Pakai Cerita Ajak), 3) Mengadakan Home Sharing, 4) Mengikuti Event (Bazar, CFD, menjadi sponsor diacara seminar), 5) Optimalisasi Sosial Media (Sosmed) seperti Facebook, WhatsApp, Instagram. Berdasarkan tinjauan konsep Pemasaran Syariah strategi pemasaran HNI-HPAI dalam meningkatkan jumlah konsumen yang dilakukan oleh&nbsp;Distributor di Kota Tembilahan dengan starategi pemasaran yang diterapkan telah sesuai dengan konsep Pemasaran Syariah.</p> 2020-12-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/301 KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 2020-12-29T07:57:42+00:00 Esyi Ratnasari esy@gmail.com Junaidi Junaidi junadi@unisi.ac.id <p>Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip Negara hukum. Secara konstitusional, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama dibidang kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum terutama dalam perkara kewarisan di Pengadilan. Perumusan masalah dalam penelitian adalah: Pertama, Bagaimana kedudukan hak waris anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010? Dan Bagaimana akibat hukum setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hak waris anak luar kawin? Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada penelitian pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan dan hak waris anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kedudukan yang&nbsp;jelas dimana status anak yang lahir diluar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dan hak waris anak luar kawin yang dapat dibuktikan sesuai pasal 43 ayat 1 setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki kedudukan yang sama besarnya dengan anak sah</p> 2020-12-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##